Faisal Ismail, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KORAN SINDO (11/5) memberitakan tentang praktik aborsi ilegal yang dilakukan di Klinik Budi Mulia, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Praktik aborsi ilegal ini terbongkar setelah petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penggerebekan di klinik tersebut.

Polisi telah menetapkan dua dokter, seorang bidan, dan seorang pasien sebagai tersangka. Ketika diinterogasi oleh penyidik kepolisian, dua dokter itu (sekaligus pemilik klinik) mengaku bahwa kliniknya telah beroperasi selama 15 tahun dan dalam setahun melakukan 30 kali aborsi ilegal.

Tarifnya dipatok sampai Rp2,5 juta per aborsi. Penyidik kepolisian memeriksa 15 bungkus plastik yang ditemukan dalam septic tank klinik. Penyidik kepolisian terus mendalami kasus ini dan tidak mempercayai begitu saja pengakuan tersangka tentang jumlah aborsi yang telah mereka lakukan. Penyidik memperkirakan, dua dokter itu telah melakukan aborsi ilegal lebih dari angka yang mereka sebutkan.

Terbongkarnya praktik aborsi ilegal di Klinik Budi Mulia, Kabupaten Deliserdang, menambah daftar panjang praktik aborsi ilegal yang situasinya sangat memprihatinkan di negeri ini. Hampir bersamaan waktunya dengan kasus aborsi ilegal yang terjadi di Klinik Budi Mulia, terbongkar pula praktik aborsi ilegal di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Aborsi ilegal sudah dilakukan di berbagai kota di negeri ini dan terjadi dalam kurun waktu yang panjang.

Tidak diragukan lagi, ada korelasi antara moral permisif ( permissive morality) dan praktik aborsi ilegal. Akibat moral permisif, terjadilah hubungan seks di luar nikah, janin yang dikandungnya tidak ingin dilahirkan karena dirinya malu atau malu mempunyai anak jadah, dan ditempuhlah jalan pintas dengan cara aborsi ilegal. Dokter yang mau melakukan praktik aborsi ilegal juga bermoral permisif, melanggar etika kedokteran, dan melanggar sumpah jabatan demi fulus atau uang.

Walaupun tidak legal, dokter tersebut mau mengaborsi janin yang ada dalam kandungan pasiennya. Tanpa alasan medis, praktik aborsi di Indonesia dinyatakan ilegal dan pelakunya bisa diproses hukum. Di Barat praktik aborsi sepenuhnya dinyatakan legal dan orang yang menentang dinyatakan sebagai kriminal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 1998 melaporkan kira-kira 4,2 juta aborsi dilakukan di Asia Tenggara dengan rincian data sebagai berikut: 1,3 juta di Vietnam dan Singapura, 750.000-1,5 juta di Indonesia, 150.000- 750.000 di Filipina, dan 300.000- 900.000 di Thailand. Dengan demikian, berdasarkan data WHO tersebut, tingkat aborsi di Indonesia (750.000- 1,5 juta) menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Situasi ini sangat serius dan sekaligus sangat memprihatinkan. Ironis! Di negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia justru tingkat aborsi menempati peringkat tertinggi di Asia Tenggara.

Keadaan ini sudah pasti perlu kita tanggulangi secara serius agar tidak bertambah parah. Tidak dapat diragukan, kultur permisif (permissive culture) dan moral permisif menyumbang besar bagi praktik aborsi. Aborsi telah terjadi dalam skala yang tinggi dan luas, baik di Barat maupun di Timur. Fakta ini sudah pasti sangat memprihatinkan semua pihak, terutama para orang tua, pendidik/ guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para moralis.

Sejauh menyangkut masyarakat Indonesia, kita harus mengambil langkah dan upaya untuk mencegah meluasnya moral permisif dan aborsi ini agar keadaannya tidak semakin parah. Upaya yang harus kita lakukan secara edukasional, moral, kultural, dan sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, pendidikan keagamaan harus ditingkatkan pada semua jenjang, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Perilaku baik dan buruk sebenarnya merupakan cerminan dari kualitas keagamaan.

Kualitas keimanan dan keagamaan yang baik akan dapat mencegah seseorang atau kelompok masyarakat dari segala perilaku moral permisif, aborsi, dan perbuatan amoral dan asusila yang lain. Keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan agama yang solid akan menjadi benteng yang kukuh dan tameng yang kuat terhadap segala perilaku moral permisif. Kedua, para orang tua, gurupendidik, agamawan, tokoh masyarakat, dan moralis dalam lingkungannya masing-masing hendaknya terus melakukan pembinaan dasar-dasar moral terhadap anak-anak, generasi muda, dan masyarakat pada umumnya.

Keteladanan moral yang baik dari para pemuka dan tokoh masyarakat (termasuk aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah) hendaknya selalu diberikan kepada anak-anak, generasi muda, dan masyarakat. Karena mereka menjadi panutan masyarakat dalam perilaku moral. Ketiga, pemerintah(dengan semua aparat keamanan dan aparat penegak hukumnya) hendaknya dapat m e l a k s a n a k a n kebijakan strategis yang bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah perilaku moral permisif dan aborsi.

Semua aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah (bersama semua lapisan masyarakat) hendaknya selalu bersungguhsungguh dalam menegakkan kebijakan tersebut. Dalam hubungan ini, UU Pornografi yang telah dikeluarkan dan diterapkan di Tanah Air hendaknya dilaksanakan secara konsisten dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pornografi karena pornografi dapat melicinkan jalan ke moral permisif yang dapat mendorong terjadi aborsi.

Keempat, majelis-majelis agama dan organisasi-organisasi sosial keagamaan hendaknya memikul tanggung jawab moral bersama dalam memberikan tuntunan, bimbingan, dan pendidikan keimanan-keagamaan di lingkungan komunitasnya masing-masing dalam rangka mencegah moral permisif dan aborsi. Dengan memakai pendekatan keagamaan, kultur permisif dan moral permisif yang melicinkan jalan ke praktik aborsi dapat dicegah.

Kelima, organisasi-organisasi dakwah (baik yang bernaung di bawah organisasiorganisasi sosial-keagamaan maupun yang independen), majelis-majelis pengajian dan majelis-majelis taklim hendaknya terus melakukan pembinaan moral dan akhlak secara lebih intensif di lingkungan jamaahnya masing-masing. Upaya demikian sudah barang tentu dapat memberikan kontribusi positif yang sangat besar dalam mencegah perilaku moral permisif dan aborsi.

Keenam, sebagai masyarakat yang beriman dan beragama, semua elemen masyarakat Indonesia hendaknya memperkokoh pilar keimanan dan memperkuat sendi keberagamaan dalam menghadapi moral permisif dan budaya permisif. Budaya dan moral permisif sebenarnya merupakan budaya dan moral yang lepas dari nilai-nilai keimanan dan keagamaan.

Dengan benteng keimanan yang kokoh dan dengan tameng keberagamaan yang kuat, segala bentuk budaya dan moral permisif (termasuk aborsi ilegal) dapat dicegah dan ditangkal.
Koran Sindo, 17-05-2016

Related Post

 

Tags: