Abidah Muflihati, Ketua III Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2012-2016, Pengajar di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga.

TERCIPTANYA kehidupan yang penuh keadilan sosial adalah cita-cita mendasar semua masyarakat. Salah satu wujud dari keadilan sosial adalah adanya kesetaraan jender dalam relasi sosial masyarakat. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, organisasi perempuan, yang merupakan bagian dari masyarakat sipil yang mampu mengorganisir diri sendiri (Cohen dan Arato, 1992) setidaknya mempunyai tiga peran dan fungsi penting (Gandhi Lapian 2012, Otho Hadi, 2010) dalam penegakan keadilan dan kesetaraan jender. Yaitu sebagai pengawas dan pemantau, sebagai pejuang perbaikan (advokasi), dan sebagai pemberi informasi kepada sesama warga masyarakat.

Pengawas dan Pemantau
Peran sebagai pengawas dan pemantau dilakukan organisasi perempuan dengan melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwenang pada saat menyaksikan atau mengalami kekerasan. Mengadukan dan melaporkan kekerasan yang terjadi membutuhkan keberanian yang besar dari pihak pelapor atau korban. Karena sangat mungkin terjadi bahwa pelaku yang dilaporkan adalah orang yang dikenal, atau bahkan dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pelaku adalah kerabat dekat, belum lagi kebenaran informasi yang disampaikan pun harus terjamin. Bagi korban, mengadukan kekerasan juga berarti merelakan diri untuk dibuka aibnya, kadangkala bahkan bisa berbalik dituduh sebagai pencemaran nama baik, atau malah lebih direndahkan lagi sebagai penyebab perilaku. Untuk mendukung peran ini beberapa organisasi perempuan membuka layanan-layanan pengaduan yang juga melindungi korban atau pelaku.

Memperjuangkan perbaikan agar tercipta situasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan memberikan layanan pendampingan dan advokasi bagi korban. Juga memulihkan trauma dan harga diri korban, memberikan semua dukungan (sosial, ekonomi, hukum) pada korban. Selain menghukum pelaku, memperbaiki sistem perlindungan, mengubah lingkungan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Layanan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga perempuan dengan mendirikan crisis center dan saling berjejaring agar layanan yang diberikan saling melengkapi.

Selain kekerasan seksual, ada juga jenis kekerasan terhadap perempuan yang tidak banyak diperhatikan orang. Bahkan mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan perempuan, termasuk kadangkala oleh aktivis perempuan, yaitu kekerasan beban ganda (double burden). Laporan pengaduan atas kekerasan beban ganda juga jarang ditemukan, kalaupun ada itu menjadi bagian kecil dalam laporan kronologi KDRT.

Beban Ganda
Beban ganda merupakan bentuk kekerasan di mana perempuan menanggung beban pekerjaan di ruang publik sekaligus juga semua beban pekerjaan domestik. Bagi masyarakat hal ini merupakan hal yang wajar dan suatu keharusan. Bahkan sebagian aktivis perempuan sukses di luar rumah, harus juga sukses urusan rumah tangga. Tidak sedikit aktivis perempuan yang membanggakan diri bahwa sebelum berangkat bekerja ke kantor, sudah memasak untuk suami dan anak, membersihkan rumah. Sepulang kerja menyempatkan diri berbelanja, menjemput anak, dan memasak untuk makan malam. Mereka dijuluki sebagai super woman, dipuji dengan mempunyai kemampuan multi tasking. Gambaran profil perempuan semacam ini bahkan muncul dalam iklan di layar TV sebagai Ibu yang ideal.

Pertanyaannya: apa yang dilakukan oleh suaminya?, Apakah dia ikut membantu mengerjakan pekerjaan domestik di rumah?, Apakah dia ikut terlibat dalam urusan-urusan kecil pengasuhan anak?

Jika jawabannya adalah urusan pekerjaan rumah tangga merupakan tugas istri, dan adalah tabu jika suami membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka terjadilah kekerasan beban ganda tersebut. Jika keluarga tersebut, kemudian mencari perempuan lain untuk mengerjakan pekerjaan domestik, maka telah terjadi pengalihan beban ganda dari si istri kepada perempuan lain. Dan perempuan itu mungkin juga ibu di sebuah keluarga.

Karenanya perlu edukasi masyarakat khususnya laki-laki, bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan berbagi antara laki-laki dan perempuan. Nasyiatul Aisyiyah yang berbasis pada volunterisme telah lama berada di jalur peran edukasi, kini saatnya beranjak pada peran pejuang perbaikan (advokasi) dan pengawas. Rintisan pelatihan paralegal yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti ke aksi yang lebih konkret. Momen muktamar XIII adalah forum tepat untuk meneguhkan hal tersebut.

Naskah kerja sama KR – Nasyiatul Aisyiyah, artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 26 Agustus 2016

 

Tags: