FAISAL ISMAIL
Sekretaris Jenderal Departemen Agama 2002-2006

Dr (HC) Haji Muhammad Maftuh Basyuni SH tutup usia pada Selasa petang, 20 September 2016, di RSP Angkatan Darat Jakarta dalam usia 76 tahun karena penyakit yang dideritanya.

Sebelumnya beliau menjalani perawatan di RS Dharmais, Jakarta dan di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Karena jasa-jasa besarnya kepada negara dan bangsa, beliau dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta pada Rabu (21/9) sore. Ibu Wiwiek Maftuh Basyuni (istri Pak Maftuh) dan keluarga, Muhammad Muzammil Basyuni (adik Pak Maftuh), dan para pelayat melepas Pak Maftuh ke peristirahatan terakhir dengan tenang.

Presiden RI Ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa menteri era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) hadir dalam upacara pemakaman Maftuh Basyuni. Maftuh Basyuni pernah menjabat sebagai dubes RI untuk Kuwait merangkap Kerajaan Bahrain, dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi, mensesneg era Presiden Abdurrahman Wahid, dan menteri agama (menag) era Presiden SBY.

Dalam upacara pemakaman jenazah beliau yang dilakukan secara militer, Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Maftuh Basyuni adalah salah satu putra terbaik bangsa dan tokoh panutan yang karier, komitmen, integritas, pengabdian, dan dedikasinya kepada negara, bangsa, dan agama patut dicontoh dan diteladani.

Lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939, Maftuh Basyuni menjabat sebagai menag dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I di bawah kepemimpinan Presiden SBY (Oktober 2004-Oktober 2009). Selama kurun waktu lima tahun, banyak prestasi beliau yang patut diapresiasi dan dicatat.

Ada lima kebijakan dan sekaligus prestasi besar yang beliau persembahkan kepada bangsa dan negara selama menjadi menag. Pertama, penataan asosiasi penyelenggara haji plus. Pak Maftuh menyatukan beberapa asosiasi penyelenggara haji plus (seperti Ampuh dan Sepuh) menjadi satu asosiasi.

Ide Pak Maftuh diterima, lahirlah satu asosiasi penyelenggara haji plus bernama Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji Republik Indonesia (Ampuhri). Dengan penataan ini, Depag dalam memberikan kuota haji plus tidak lagi berurusan dengan beberapa asosiasi, tetapi hanya dengan satu asosiasi. Ampuhri inilah yang membagikan kuota haji kepada masing-masing anggotanya.

Selain itu, atas persetujuan DPR, disepakati bahwa biaya haji tidak langsung (seperti biaya obat-obatan) dibebankan kepada APBN. Sebelumnya biaya tidak langsung ini ditanggung sepenuhnya oleh jamaah. Hal ini sudah pasti mengurangi biaya yang harus disetor oleh calhaj ke bank-bank penerima setoran yang telah ditetapkan oleh Depag. Kedua, penataan kelembagaan.

Pak Maftuh memisahkan urusan haji dari Dirjen Bimas Islam. Ketika masih menjadi satu, dirjen ini bernama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (BIUH). Setelah dipisah, bidang tugas perhajian diurus oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang terpisah dari Dirjen Bimas Islam.

Dengan pemisahan ini, masing-masing dirjen dapat memfokuskan diri pada bidang tugasnya sendiri-sendiri sehingga tidak tumpang tindih. Dengan visi dan misinya yang visioner, Pak Maftuh juga ”memisahkan” urusan agama Buddha dari Dirjen Bimas Hindu sehingga menjadi dirjen tersendiri (Dirjen Bimas Buddha).

Kebijakan ini memudahkan masing masing dirjen mengonsentrasikan diri pada bidang tugas masing-masing sehingga kinerjanya lebih maksimal. Ketiga, setelah mendapat persetujuan dari menteri PAN-RB, Menag Maftuh menaikkan status Direktorat Pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Islam (Ditbinpertais) menjadi Direktorat Jenderal (Dirjen).

Maka itu, lahirlah Dirjen Pendidikan Tinggi Islam yang secara khusus bertugas mengembangkan perguruan tinggi Islam agar lebih berdaya guna. Setelah melalui proses panjang sejak Menag Malik Fajar, enam Universitas Islam Negeri (UIN) lahir pada masa kepemimpinan Menag Maftuh.

Enam UIN tersebut adalah UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta), UIN Sunan Gunung Djati (Bandung), UIN Malang, UIN Alaudin (Makassar), dan UIN Sultan Syarif Kasim (Riau). Seperti universitas umum, UIN menawarkan mata kuliah umum seperti ilmu kedokteran, sosiologi, psikologi, biologi, matematika, dan fisika.

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan di bawah Depag juga mendapatkan kenaikan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan sampai mencapai 20%.

Pada era Menag Maftuh Basyuni beberapa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) ditingkatkan statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), terutama di beberapa provinsi yang baru dibentuk. Selain berkarya untuk kepentingan pendidikan Islam, Menag Maftuh juga berkarya untuk kepentingan pendidikan agama lain.

Beliau meningkatkan status Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Denpasar menjadi Institut Agama Hindu Negeri. Dengan status ini, institut tersebut memiliki program studi lebih luas. Selain itu, Menag Maftuh menegerikan Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAKN) di beberapa daerah antara lain di Balikpapan.

Maftuh sebagai menag bekerja dan berkarya untuk kepentingan semua umat beragama. Keempat, penataan kerukunan antarumat beragama. Segera setelah dilantik pada Oktober 2004, Menag Maftuh mengadakan kunjungan ke majelis-majelis agama, termasuk ke PGI dan MAWI. Seperti menag sebelumnya, dia terus memupuk dan mengembangkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Salah satu karya besarnya di bidang ini adalah lahirnya Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9/2006, Nomor 8/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Peraturan bersama ini lahir atas kesepakatan pimpinan majelis-majelis agama setelah melalui serangkaian pertemuan, dialog, dan diskusi di antara mereka sendiri. Jadi, aspirasinya sangat bersifat bottom-up dan bukan top-down. Maftuh adalah sosok pemimpin demokratis yang mau mendengar dan menyerap aspirasi semua umat beragama.

Keberhasilan Menag Maftuh Basyuni melakukan penataan manajemen haji dan umrah sehingga sistem pelaksanaannya lebih tertata, lebih rapi, dan lebih baik menjadi bahan pertimbangan dan sekaligus keputusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan gelar Doktor Honoris Causa (Doktor HC) kepada beliau. Selamat jalan Pak Maftuh. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menerima semua amal bakti Bapak.

Koran Sindo, 23 September 2016

Foto: Maftuh Basyuni saat menjadi Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat. TEMPO/Imam Sukamto

Related Post

 

Tags: