Bayu Mitra A Kusuma
Dosen Prodi MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SETIAP kali Idul Adha umat Muslim disibukkan dengan berbagai persiapan. Ini sangat wajar karena bulan Dzulhijjah adalah sarat makna di samping Ramadan. Salah satu suasana khas menjelang hari raya haji atau kurban di Indonesia adalah munculnya pedagang ternak musiman yang memenuhi setiap sudut kota.

Ditinjau dari aspek kuantitas, dari tahun ke tahun jumlah ternak yang dikurbankan relatif meningkat. Sayangnya dari aspek kualitas, praktik pelaksanaan kurban tak jarang menyimpang dari tuntunan. Sebagai pengantar perlu diketahui, pelaksanaan kurban di Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Jika di Indonesia kurban diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat, sebaliknya di Arab Saudi aparat pemerintah turut disibukkan dalam prosesi pemotongan hewan kurban.

Luruskan Niat
Kurban adalah urusan yang telah diatur dengan jelas di Agama Islam, bahkan hingga hal-hal kecil di dalamnya telah disediakan petunjuk dengan lengkap. Oleh karena itu, kurban tak dapat dilakukan sesuai kehendak pihak tertentu saja. Kriteria ternak yang boleh dijadikan kurban harus benar-benar diperhatikan, baik ditinjau dari sisi usia ternak maupun kondisi kesehatannya, termasuk hal yang paling sering dilupakan adalah larangan untuk memotong kuku dan rambut ketika hari sudah memasuki 1 Dzulhijjah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.

Pendistribusian daging kurban harus dilakukan secara adil, merata dan tidak diskriminatif. Pihak yang harus diutamakan bukanlah panitia atau pengurban, melainkan orang yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin. Pengurban memang berhak mengambil, namun dibatasi maksimal sepertiga dari kurbannya. Adapun hal lain yang harus dihindari adalah menjual sebagian hasil kurban untuk kepentingan yang tidak disyariatkan dalam Islam. Misalnya menjadikan kulit dan kepala kurban sebagai ongkos potong maupun menjual kulit dan kepala kurban, meski hasil penjualan tersebut digunakan untuk perbaikan masjid atau lembaga pendidikan sekalipun.

Seluruh unsur panitia dalam pelaksanaan kurban hendaknya meluruskan niat, tugas ini bukanlah acara seremonial pemotongan ternak belaka atau sekadar melaksanakan kewajiban bagi orang yang telah mampu berkurban. Namun menjadi panitia kurban harus dilandasi niatan ibadah. Oleh karena itu, mekanisme kerja dan pembagian peran panitia pun harus mengikuti ketentuan dalam Islam.

Memang tidak dapat dipungkiri, dalam melaksanakan kepanitiaan kurban yang benar-benar sesuai tuntunan Islam banyak sekali ditemui hambatan dan tantangannya, mulai dari kebutuhan SDM juru sembelih andal yang terus meningkat, namun berbanding terbalik dengan jumlah yang tersedia sampai dengan masjid-masjid yang menjadi tempat sekaligus pelaksanaan penyembelihan kerap tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Meski demikian dari kepanitiaan tersebut tetap ada nilai-nilai keutamaan yang dapat dipetik, yaitu berupa kesabaran, kejujuran dan kemampuan memegang teguh amanah.

Urgensi Evaluasi
Berpijak dari kondisi tersebut, kiranya perlu dilakukan revitalisasi manajemen kurban. Karena untuk mendapatkan hasil yang optimal kurban tidak dapat dikelola secara asal-asalan. Dalam lingkup ilmu manajemen, prosesi kurban dapat dikelompokkan dalam empat tahapan meliputi perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan kurban. Pada tahap perencanaan kurban, panitia harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kurban secara detail, mulai dari format pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan dan jumlah orang yang berhak menerima distribusi daging.

Selanjutnya pada tahap pengorganisasian, panitia melakukan pembagian tugas kerja pada SDM yang ada, koordinasi dengan tukang potong, pembuatan kupon, publikasi dan lain-lain. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan aplikasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah diterapkan dengan disertai penyesuaian dengan kondisi riil di lapangan.

Tahap terakhir, pengontrolan dan evaluasi. Tahap ini biasanya sering dilupakan kepanitiaan kurban. Kebanyakan panitia bubar begitu saja setelah pendistribusian kurban. Padahal tahap ini sangat penting, karena pada tahap ini dapat diketahui seluruh kekurangan pelaksanaan tahun ini untuk diinventarisir sebagai perbaikan kepanitiaan tahun mendatang.

Bila keempat tahap tersebut dapat disinkronisasi, kurban akan terlaksana dengan lebih rapi, sehingga hakekat kurban dapat benar-benar sesuai yang telah digariskan dalam Alquran dan Sunnah. q- g

KEDAULATAN RAKYAT, RABU PAHING, 14 SEPTEMBER 2016
( 11 BESAR 1949 )

Related Post

 

Tags: