Prof Dr Faisal Ismail, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) pada 29 November 1947 mengakhiri pendudukan Inggris atas Palestina dan mengeluarkan resolusi No 181 yang menetapkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua. Sesuai Resolusi PBB, Israel mendapat sebagian wilayah Palestina, tetapi negara-negara Arab menolaknya.

Negara Israel secara resmi berdiri pada tanggal 14 Mei 1948 saat negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya. Negara-negara Arab bereaksi keras dan reaksi ini menyeret mereka terlibat perang dengan Israel. Akibat perang ini, Israel memperluas wilayah negaranya dan terus berseteru dengan negara-negara Arab tetangganya. Perang besar yang pernah meletus antara Israel dan negara-negara Arab terjadi pada tahun 1967 yang berakhir dengan kekalahan negara-negara Arab. Israel telah menandatangani perjanjian damai dengan Mesir dan Yordania, tetapi upaya perdamaian Israel-Palestina sampai sekarang belum juga berhasil.

Belum dapat diprediksi kapan konflik Palestina-Israel akan berakhir. Konflik semakin eskalatif dan destruktif terutama ketika Gaza di bawah pemerintahan Hamas yang dikenal sebagai kelompok keras. Sudah beberapa kali konflik Hamas (Palestina)-Israel meletus, antara lain pada bulan Juli 2014 di mana Pasukan Israel melancarkan secara besar-besaran Operasi Perlindungan Tepi di Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, akibat serangan tentara Israel itu, 1.880 warga Palestina tewas dan 10.000 terluka. Dari jumlah tersebut, 398 adalah anak-anak, 207 perempuan dan 74 lanjut usia. Akibat serangan brutal Israel ini, Gaza mengalami krisis air dan listrik, 26 fasilitas kesehatan rusak, 968 rumah hancur total, dan 33.100 rumah rusak sedang/ringan. Ribuan warga Palestina mengungsi untuk menghindari serangan Israel yang menggunakan senjata modern.

Permukiman Baru Yahudi
Di tengah ketidakpastian kapan perdamaian Israel-Paletina akan tercapai, Knesset (Parlemen Israel) baru-baru ini mengambil keputusan yang melegalkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Dengan suara mayoritas, Knesset menyetujui undang-undang yang memberikan legalitas pembangunan 6.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Secara hukum, permukiman itu sebenarnya bersifat kontroversial karena dibangun di atas lahan milik warga Palestina yang berada di kawasan pendudukan. Persetujuan Knesset ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian tindakan keras pemerintah Israel yang pro-permukiman menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Trump dipandang sebagai presiden yang lebih bersimpati kepada kebijakan permukiman Israel daripada pendahu-lunya yang kristis, Barack Obama.

Para pembela hukum internasional dan pembela hak-hak asasi manusia memperingatkan bahwa undang-undang kontroversial tersebut bisa menyeret Israel ke dalam pertarungan hukum di ranah International. Pengadilan Kriminal di Den Haag, Belanda, sudah mulai melakukan penyelidikan pendahuluan ke pemukiman itu.
Setelah bertahun-tahun mendapat kecaman dari pemerintahan Presiden AS Barrack Obama terkait rencana pembangunan permukiman Yahudi itu, Pemerintah Israel segera mempercepat inisiatif pembangunan permukiman Yahudi itu sejak Donald Trump menjabat sebagai presiden baru AS dan mengumumkan rencana pembangunan 6.000 unit rumah baru di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Uni Eropa mengecam dan ‘mengutuk’ kebijakan pembangunan permukiman baru negara Yahudi di bawah kepemimpinan PM Netanyahu itu. PBB juga menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan Israel yang hendak membangun permukiman baru di Tepi Barat itu sebagai ilegal.

Sejak usai Perang Arab-Israel tahun 1967, seluruh rakyat Palestina sangat mendambakan kawasan Tepi Barat, Yerussalem Timur dan Jalur Gaza yang diduduki Israel bisa menjadi wilayah kedaulatan negara mereka di masa depan. Nabil Abu Redneh (juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas) mengatakan, pembagunan permukiman Yahudi di Tepi Barat akan menyebabkan lebih tidak stabilnya situasi dan rentan timbulnya kekacauan baru yang lebih parah di kawasan itu.

Nabil mengatakan, kebijakan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat itu tidak dapat diterima, harus dikecam dan masyarakat internasional harus segera bertindak. Politik ekspansionis zionis Israel menjadi salah satu batu sandung yang besar bagi tercapainya dan terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina pada khususnya serta Israel dan negara-negara Arab pda umumnya.q- c

KEDAULATAN RAKYAT, SELASA PAHING, 21 FEBRUARI 2017 ( 24 JUMADIL AWAL 1950 )

Related Post

 

Tags: