Dr. Hamdan Daulay, M.A., Penulis adalah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

AKHIR-AKHIR ini muncul wacana mengadakan sertifikasi khatib agar terwujud pesan dakwah yang lebih berkualitas disambut pro dan kontra. Kelompok yang pro membuat argumen bahwa dengan sertifikasi khatib akan meningkatkan kualitas pesan dakwah. Artinya tidak setiap orang bisa menjadi khatib. Hanya yang benar-benar berkualitaslah nanti yang bisa memiliki sertifikat dan sekaligus bisa menjadi khatib. Sedangkan kelompok yang kontra melihat rencana kebijakan sertifikasi khatib ini memiliki muatan politik tingkat tinggi yang akan mengerdilkan aktivitas dakwah di tengah masyarakat.

Kebijakan ini dianggap sangat berbahaya sebab akan mengulang kebijakan politik yang sama dengan masa Orde Baru yang pernah menyensor pesan dakwah. Waktu itu juru dakwah yang dianggap agak keras melakukan kritik pada pemerintah akan ditangkap dan masuk penjara. Tentu merupakan kemunduran yang luar biasa di era demokrasi saat ini muncul kebijakan yang membelenggu kebebasan juru dakwah dalam menyampaikan pesan dakwah di tengah masyarakat.

Dalam menyampaikan pesan, juru dakwah selalu berpegang pada amar ma’ruf nahi munkar. Juru dakwah selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Kemunkaran harus disampaikan dengan tegas dan berani walaupun pahit dan walaupun tidak sesuai dengan kebijakan politik penguasa. Artinya pesan dakwah tidak selalu harus sesuai dengan keinginan dan kebijakan politik pemerintah.

Di kalangan masyarakat yang majemuk, hubungan antarumat beragama masih rentan dan terbuka pada sejumlah potensi konflik. Persoalan yang muncul menunjukkan kekompleksan masalah dalam hubungan antarumat beragama atau kehidupan intern suatu umat beragama. Hubungan antarumat beragama mulai terganggu dengan adanya pesan dakwah yang terlalu keras hingga keberadaan atau pendirian rumah ibadah. Sementara itu dinamika dalam suatu umat beragama mulai terusik dengan adanya aliran-aliran yang menyimpang atau aliran baru yang dianggap bertentangan dengan aliran yang telah ada.

Semua keadaan tersebut menjadikan umat Islam cenderung berhadapan secara oposisional dengan pemerintah. Banyak politisi, tokoh agama, ulama dan intelektual Muslim mengambil sikap kritis terhadap pemerintah.
Bahkan saat ini umumnya fatwa-fatwa ulama membuat suasana yang kurang nyaman atau bahkan “ketegangan” antara MUI dengan pemerintah. Banyak tokoh Islam saat mengkritik pemerintah dalam ceramah atau khotbah-khotbah mereka terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah terhadap Islam khususnya dalam kasus penistaan agama.

Di pihak lain, pemerintah mulai membuat kebijakan yang terkesan mengekang dan membatasi aktivitas dakwah dengan munculnya wacana sertifikasi khatib. Ketegangan seperti ini akan membuat komunikasi antara umat Islam dengan pemerintah akan semakin kurang harmonis, bahkan terjebak pada saling curiga.

Pengalaman pada masa Orde Baru ketika juru dakwah banyak yang dicekal, tidak boleh berdakwah bagi mereka yang kritis pada pemerintah, membuat suasana saling curiga luar biasa. Menyadari hal yang sangat meresahkan tersebut, setelah berkonsultasi dengan Presiden Soeharto dan berbicara dengan Kaskopkamtib Sudomo pada 20 Mei 1978, Alamsyah Ratuperwiranegara menghapuskan keharusan minta izin dalam pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh di radio, melalui Keputusan Menteri Agama No. 44 tahun 1978, yang ditetapkan pada 23Mei 1978. Surat Keputusan ini berisi, antara lain: (1) bahwa untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan kuliah subuh tidak diperlukan izin, (2) isi dakwah dan kuliah subuh hendaknya bersifat pembinaan akhlak serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) dakwah dan kuliah subuh tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak mengganggu stabilitas nasional.

Ke depan pemerintah (umara) bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan ulama, sehingga tidak muncul tindakan saling curiga antara satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya ulama dan umara sama-sama mengemban tugas mulia untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteran di tengah masyarakat. Dengan demikian seharusnyalah ulama dan umara saling mendukung, bukan saling curiga dan saling menjegal. Kalau komunikasi terjalin baik dan harmonis, tentu tidak perlu lagi ada kebijakan sertifikasi khatib bagi juru dakwah.

KEDAULATAN RAKYAT, 7 FEBRUARI 2017 (10 JUMADILAWAL 1950)

Related Post

 

Tags: