Prof Dr Faisal Ismail MA*

SETELAH Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 M, berdirilah Khilafah Rasyidah yang diperintah oleh empat khalifah yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dikenal sebagai khulaur rasyidin. Ciri penting sistem pemerintahan khilafah rasyidah adalah keempat khalifah tersebut dipilih secara demokratis tetapi masa jabatan khalifah tidak dibatasi. Khalifah Abu Bakar, misalnya, hanya menjabat sekitar tiga tahun (632-634), sementara Khalifah Umar bin Khattab menjabat selama sepuluh tahun (634-644).

Khilafah Rasyidah berakhir pada tahun 661 dan muncullah Daulah Umayyah di Damaskus (Syria) yang didirikan oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Walaupun kepala negaranya memakai gelar khalifah, tetapi jelas Daulah Umayyah di Damaskus (juga Daulah Abbasiyah di Baghdad dan Daulah Umayyah di Cordova/Andalusia) sudah identik dengan sistem kerajaan (monarki). Kekuasaan politik sudah diwariskan secara turun temurun dan secara eksklusif hanya ada di tangan dinasti (bani) yang berkuasa atau memerintah. Orang-orang di luar dinastinya tidak memiliki akses politik untuk meraih jabatan dan kekuasaan khalifah.

Sangat Berbeda
Dari fakta sejarah di atas dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan Khilafah Rasyidah sangat berbeda dengan sistem pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sistem pemerintahan Khilafah Rasyidah dilaksanakan dengan sistem demokrasi di mana syura (permusyawaratan) dalam memilih khalifah sangat dijunjung tinggi. Sedang sistem pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah sudah meninggalkan sistem demokrasi dan jabatan/kekuasaan khalifah sudah diwariskan secara turun temurun di kalangan dinastinya sendiri. Juga, masa jabatan khalifah tidak dibatasi.

Daulah Umayyah di Damaskus bubar pada tahun 750, Daulah Abbasiyah di Baghdad berakhir pada tahun 1258 dan Daulah Umayyah di Cordova/Spanyol runtuh pada tahun 1031. Runtuhnya Daulah Muslim ini menandai berakhirnya Khilafah di Dunia Islam. Baik sebelum maupun sesudah runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad sudah berdiri negara-negara dinasti seperti Dinasti Buwaihi dan Dinasti Fathimiyah. Fakta politik dan sejarah ini menjelaskan bahwa sistem khilafah sudah tidak efektif lagi dan sudah ditinggalkan oleh dinastidinasti muslim sendiri. Khilafah tampak sudah menjadi benang kusut. Dinasti Fathimiyah (beraliran Syi’ah), misalnya, tidak mengakui kekhalifahan Abbasiyah (beraliran Sunni) yang berpusat di Baghdad.

Dalam perkembangan selanjutnya, para penguasa wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah mendeklarasikan diri sebagai negara bangsa. Mesir, Suriah dan Irak, misalnya, menjadi negara bangsa dalam bentuk republik yang dipimpin oleh presiden. Arab Saudi menjadi negara kerajaan yang dipimpin oleh raja. Pada masa akhir Kesultanan Turki Usmani, benang kusut khilafah pernah mau ditegakkan kembali dengan mengusung Sultan Abdul Madjid II sebagai khalifah, tapi akhirnya gagal. Mustafa Kemal Ataturk (dikenal sebagai bapak pendiri Turki modern) segera mentransformasi Turki Usmani menjadi republik sekuler.

Sidang BPUPKI
Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tidak ada tokoh Nasionalis Muslim yang mengusulkan konsep khilafah. Kelompok Nasionalis Muslim (antara lain diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, KHA Wahid Hasyim dan Haji Agus Salim) menyepakati pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara bangsa. Fakta politik dan sejarah ini menjelaskan bahwa sistem khilafah dalam pandangan kelompok Nasionalis Muslim tidak sesuai dan tidak tepat diterapkan di Indonesia yang pluralistik. Terdiri dari banyak agama, etnis, golongan, tradisi dan budaya.

Masalah negara dan sistem pemerintahannya adalah ranah duniawi dan ijtihadi. Alquran tidak memerintahkan kepada umat Islam untuk mendirikan khilafah. Sebagai wilayah duniawi dan ijtihadi, negara dan sistem pemerintahannya dapat dikelola dan dioperasikan sesuai dengan kondisi sosial politik, kebudayaan dan keagamaan setempat. Keputusan kelompok Nasionalis Muslim dan semua founding fathers yang mendirikan Indonesia sebagai negara bangsa dengan menjunjung tinggi nasionalisme, sistem demokrasi dan berdasar Pancasila sudah tepat, harus dirawat dan dipertahankan.

*) Pakar sejarah Islam, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga dan Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta.

Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 29 Mei 2017

Related Post

 

Tags: