Dr Hamdan Daulay MA. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMBUBARAN Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memunculkan pro dan kontra yang cukup tajam. Kelompok yang pro berpendapat bahwa sudah sangat tepat tindakan pembubaran yang dilakukan pemerintah. Karena tidak ada toleransi bagi ormas yang anti-Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Gerakan khilafah dan penegakan syariat Islam tentu tidak sesuai dengan esensi Pancasila. Sedangkan kelompok yang kontra menilai pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah adalah tindakan otoriter dan sewenang-wenang yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan hukum. Negara hukum haruslah mengedepankan proses hukum, bukan justru membuat tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Tulisan ini tidak akan terjebak pada persoalan pro kontra rencana pembubaran HTI yang masing-masing pihak tentu mempunyai argumen yang kuat. Biarlah proses hukum yang akan meneruskan langkah berikutnya untuk memberi solusi terbaik dalam bingkai Pancasila. Penulis justru lebih tertarik memberi pandangan dari aspek dakwah dan politik, sehingga bisa dilihat lebih jernih potret ormas Islam termasuk HTI. Dari perspektif dinamika dakwah dan politik Islam apakah sesungguhnya HTI sudah sangat membahayakan sehingga harus dibubarkan?

Akar Sejarah
Mengulas dinamika politik Islam di Indonesia lebih menarik manakala melihat akar sejarahnya dengan dinamika politik yang ada di dunia Islam lain. Akar sejarah dengan dinamika politik Islam tidak bisa lepas dari perjuangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sejarah awal gerakan politik Islam menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara gerakan politik Islam dengan kegiatan dakwah. Banyak ilmuwan Muslim seperti Fazlur Rahman, Ibn Tamiyyah, Nurcholis Madjid, Azyumardi Azra dan lain-lain, menyebut bahwa gerakan politik Islam dan gerakan dakwah adalah saling mengisi antara satu dengan yang lain.

Para penulis sejarah politik Islam memang berbeda pendapat dalam menilai gerakan politik dan penyebaran Islam (dakwah) yang dilakukan di masa awal. Kaum orientalis khususnya, ada yang menilai bahwa gerakan politik dan penyebaran Islam yang dilakukan waktu itu tidak bisa lepas dari kekerasan karena ada beberapa peperangan yang dilakukan dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Namun sesungguhnya manakala dicermati dengan jujur dan objektif, peperangan yang terjadi antara kaum Muslim dengan non-Muslim ada esensi yang berbeda dengan tugas dakwah. Peperangan adalah bagian dari pembelaan diri terhadap serangan musuh, sedangkan dakwah senantiasa dilakukan dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Karena ada garis yang tegas dalam tugas dakwah, bahwa tidak ada unsur paksaan dalam agama. Lebih tegas dalam Alquran juga ditegaskan : ”bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Tanah Air
Demikian pula halnya dengan dinamika politik dan dakwah di tanah air, keduanya berjalan seiring dan saling mengisi. Sekalipun sebelumnya Indonesia telah mempunyai sejumlah organisasi terkemuka, perkembangan politik pascakemerdekaan memunculkan organisasi-organisasi Islam yang selanjutnya disebut gerakan-gerakan dakwah. Dakwah berarti seruan kepada Islam. Tentu bukan sekadar membuat orang Islam, melainkan juga untuk menyeru orang-orang Muslim sendiri agar menjadi lebih taat menjalankan ajaran agamanya.

Sesungguhnya budaya masyarakat Indonesia yang plural terkenal sangat toleran, santun, dan menghargai perbedaan yang ada. Kemauan untuk menghargai dan menghormati perbedaan adalah merupakan bagian dari kebudayaan yang sangat luhur. Masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya tidak akan terjebak pada konflik. Karena bagi masyarakat yang berbudaya, perbedaan adalah suatu keindahan yang harus dipelihara dengan baik. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia.

Demikian pula ormas Islam seperti HTI yang memiliki komitmen dakwah yang kuat tentu mampu menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat Indonesia yang plural. Pemahaman realitas budaya ini akan membuat kesejukan sehingga tidak muncul kecurigaan dan ketakutan dengan wajah Islam yang sesungguhnya sangat toleran.

Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 13 Mei 2017

Related Post

 

Tags: