’Kere Hore’ Yogya, Fakta atau Mitos?


JANUARI
2023, BPS mengeluarkan data Persentase Penduduk Miskin. Dari data tersebut tergambar, DIY merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa, 11,49%. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase nasional 9,57% (BPS, 2023). Data ini kemudian berkembang menjadi perdebatan di masyarakat. Data kemiskinan dianggap anomali karena dilihat dari angka statistik, apalagi DIY mempunyai tingkat harapan hidup tertinggi dan tingkat kebahagiaan yang tinggi. Dengan kata lain, DIY merupakan provinsi paling miskin, tetapi warganya bahagia. Situasi ini sebenarnya sudah disadari sejak lama sehingga muncul istilah ’kere hore’.

’Kere hore’ merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang kekurangan (kere), tetapi tetap bahagia (hore). Namun, benarkah saat ini masyarakat Yogyakarta masih bahagia? BPS mengeluarkan indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan merupakan ukuran pembangunan yang bersifat subjektif karena terkait persepsi masyarakat dalam melihat kehidupan sehari-hari daerahnya.

Mengalami Penurunan

Berdasarkan indeks kebahagiaan yang dikeluarkan BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta mempunyai indeks kebahagiaan 71,70. Angka ini kalah dengan Provinsi Maluku Utara yang angkanya 76,34. Angka ini juga kalah dengan Provinsi Jawa Timur (72,08) dan Jawa Tengah (71,73), meskipun lebih tinggi dari indeks kebahagiaan Jawa Barat (70,23) dan DKI Jakarta (70,68) (BPS, 2021). Berdasarkan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa warga Yogyakarta bukan warga paling bahagia di Indonesia.

BPS mengeluarkan indeks kebahagiaan setiap tiga tahun sekali. Jika dibandingkan dengan angka survei sebelumnya, yaitu 2017 dan 2014 peringkat indeks kebahagiaan DIY mengalami penurunan. Tahun 2014 DIY di peringkat 5 terbaik, tahun 2017 turun menjadi peringkat 8dan tahun 2021 turun ke peringkat 21 (BPS, 2021). Penurunan ini seharusnya bisa menjadi perhatian karena secara nasional indeks kebahagiaan rata-rata masyarakat Indonesia mengalami kenaikan.

Turunnya indeks kebahagiaan perlu diwaspadai agar tidak terus mengalami penurunan. Indeks kebahagiaan diukur dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, serta makna hidup (eudaimonia). Tiga dimensi tersebut diturunkan dalam 19 indikator. Mulai dari kepuasan terhadap pendidikan, pendapatan, kesehatan, rumah dan fasilitas rumah, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, perasaan gembira, perasaan tidak khawatir, kemandirian, lingkungan, hubungan positif dengan orang lain, sampai tujuan hidup (BPS, 2021).

Ada beberapa pertanyaan dalam indeks kebahagiaan yang perlu diperhatikan pemerintah DIY tidak mengalami penurunan kembali. Pertanyaan tersebut menyangkut keamanan berkendaraan di malam hari, kondisi air bawah tanah, kepemilikan rumah, serta solidaritas sosial. Hal ini perlu diperhatikan mengingat fenomena klithih, bakteri e-coli, inflasi harga tanah, serta kesenjangan si kaya dan si miskin.

Mempengaruhi Kebahagiaan

Munculnya fenomena klithih sejak 2016 membuat masyarakat khawatir berkendaraan di malam hari. Kerusakan lingkungan juga mulai dirasakan di Yogyakarta yang ditandai dengan tingginya bakteri e-coli di semua sungai. Bakteri e-coli ini juga sudah masuk ke sumur-sumur masyarakat. Jika tidak diatasi ke depannya untuk minum, masyarakat harus membeli air kemasan. Ketika hal itu terjadi tentu akan mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat. Kesenjangan kekayaan masyarakat (gini ratio) Yogyakarta juga tertinggi di Indonesia, yaitu 0,459 (BPS, 2023). Kesenjangan ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat dan sulitnya kelompok miskin untuk membeli tanah akibat inflasi.

Berdasarkan data statistik dan kon- disi sehari-hari masyarakat, Pemerin- tah DIY harus segera berbenah untuk merespons kemiskinan dan penurunan indeks kebahagiaan. Diharapkan pemerintah membuat kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki lingkungan yang menyangkut kepentingan dasar, seperti perlindungan air minum dan keamanan. ❑- d

*)Dr Pajar Hatma Indra Jaya, Dosen dan Wakil Dekan Bidang III Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UINSunan Kalijaga
(Artikel pernah dipublikasikan di OPINI Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat
RABU PON, 1 FEBRUARI 2023)

Kolom Terkait

Kolom Terpopuler