Rezim Baru Monarki Thailand: Antara Darurat Militer dan Kesejahteraan Sosial di Selatan

Dosen muda Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bayu Mitra A. Kusuma, S.AP, M.AP, M.Pol.Sc diundang menjadi narasumber kegiatan diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh KSM Defensia, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dengan tema “Rezim Baru Monarki Thailand: Antara Darurat Militer dan Kesejahteraan Sosial di Selatan” pada hari Sabtu 23 Februari 2019.

Agenda ini dibuka dengan sambutan dari perwakilan kampus setempat melalui Ketua KSM Defensia yang menegaskan bahwa Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang hingga kini masih menganut sistem monarki konstitusional dimana hubungan sipil dan militer kerap diwarnai dengan pasang surut dan kudeta yang telah berurat berakar. Itulah mengapa diskusi bulanan Defensia kali ini menjadi sangat menarik karena menghadirkan peneliti yang memiliki banyak pengalaman lapangan di Thailand Selatan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa isu Asia Tenggara semakin menarik dalam perkembangan studi hubungan internasional.

Dalam pemaparannya, Bayu mengemukakan bahwa Bhumibol Adulyadej naik tahta disertai dengan kontroversi mengenai kasus kematian saudaranya, Ananda mahidol, tetapi ia mampu menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, sehingga ia sangat dicintai. Meskipun di negaranya Raja Bhumibol begitu dihormati, tetapi di sisi lain, biografinya juga ditulis dengan penggambaran negatif bahwa Bhumibol adalah seorang pemimpin yang sangat politis dan otokratis. Namun di luar itu, fakta menunjukkan bahwa sampai akhir hidupnya Raja Bhumibol sangat dihormati dan menunjukkan jiwa welas asih. Hal tersebut dibuktikan dengan pendekatan sosial dan kesejahteraan yang ia inginkan untuk mengatasi resistensi sosial di Thailand Selatan, meskipun harus diakui bahwa hal ini menjadi paradoks karena dalam implementasinya di bawah kendali para Perdana Menteri, misalnya Thaksin Sinawatra, pendekatan tersebut justru berubah menjadi darurat militer.

Lebih lanjut, alumnus Magister Ilmu Politik Burapha University Thailand tersebut menjelaskan bahwa ketika Bhumibol wafat, penerus takhta adalah tokoh kontroversial, Pangeran Maha Vajiralongkorn. Gaya hidup sang pangeran sering menjadi perbincangan. Mulai tentang fasilitas mewah hingga kisah romansanya yang selalu menarik perhatian media massa. Sehingga muncul pertanyaan besar apakah sang pangeran mampu menggantikan ayahnya. Sementara sebagian anggota kerajaan menginginkan pengganti Raja Bhumibol adalah Putri Maha Chakri Sirindorn yang dikenal lebih cakap dalam berbagai bidang dan aktif dalam kegiatan sosial kenegaraan.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa di balik gaya hidup yang kontroversial tersebut, Pangeran Vajiralongkorn cukup dekat dan memberikan perhatian kepada umat Islam di Thailand. Selain aktif terlibat dengan akademisi Muslim di Selatan, Vajiralongkorn juga dikenal dekat dengan dewan Islam setempat serta bersedia menghormati agama dan budaya minoritas lokal. Ia dipandang lebih memiliki keinginan kuat untuk mengubah pola kekerasan yang selama ini identik dengan penanganan konflik di Selatan. Karenanya, naiknya Vajiralongkorn sebagai raja memunculkan harapan baru akan penyelesaian konflik dan masalah kesejahteraan sosial di selatan serta dapat mencegah munculnya resistensi sosial yang lebih besar.