Model kewarganegaraan inklusif lebih cocok untuk bangsa Indonesia yang memiliki keragaman etnik dan agama karena mampu merepresentasikan keadilan, dan akses yang setara bagi semua kelompok sosial di masyarakat. Demikan kata Prof. Abdur Rozaki  saat menyampaikan pidato pengukuhan guru besar, dengan topik “Islam, Etnisitas dan Dinamika Keindonesiaan Kita: Problema, Tantangan dan Proyeksi Membangun Indonesia Emas” di Gedung Multipurpose UIN Sunan Kalijaga, Rabu (8/4).

Abdur Rozaki menjelaskan model ini mampu menghindari konflik sosial di tengah masyarakat dibandingkan model Malaysia dan Brunei yang memilih etnocratic welfare rezim, yakni negara memberikan banyak keistimewaan kepada  etnik tertentu, yakni etnik Melayu. Begitu juga dengan Pakistan, dengan model pemusatan pada ideologi Islam, semua kelompok etnik dipaksa masuk dalam ideologi negara.

Lebih lanjut alasan Rozaki memaparkan model kewarganegaraan inklusif jika diterapkan secara konsisten dapat mengobati luka-luka warga masyarakat yang di masa lalu mengalami ketidakdilan, baik karena kebijkan yang menciptakan kekerasan ataupun pengabaian kekerasan akibat kekerasan horizontal di lingkungan masyarakat sendiri.

“Dengan formula institusi dan prinsip kenegaraan inklusif, berbagai anasir sektarian, prasangka etnik dan diskriminasi etnik, sudah semestinya tidak mendapatkan tempat di Indonesia. Indonesia tidak melihat asal usul etnik, agama, ras dan indentitas apapun sebagai prioritas. Indonesia melihat dengan cara pandang yang inklusif atas warga untuk memperoleh akses yang setara di dalam meraih keadilan, kesejahteraan dan perlindungan hukum lainnya” kata Abdur Rozaki yang dikenal sebagi aktivis 98 ini.

Abdur Rozaki yang juga Wakil Rektor Bidang III UIN Sunan Kalijaga mengharapkan ke depan, di mana identitas keislaman tidak lagi dipertentangkan dengan identitas etnis dan identitas kebangsaan. Sebaliknya, Islam menjadi kekuatan  resiliensi yang menjaga etnisitas kita dari sapuan arus globalisasi yang menghancurkan jati diri sebagai komunitas bangsa.

“Seorang muslim Madura, muslim Bugis, muslim Minang, muslim Melayu atau muslim Aceh dan kekuatan keberagamaan berbasis etnisitas lainnya sangatlah penting untuk saling membangun jembatan dialog, saling memahami satu sama lain untuk menumbuhkan budaya multikultur dan pergaulan inklusif di lingkungan Masyarakat”, ucap Abdur Rozaki. dosen Prodi Magister Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noor Haidi dalam sambutannya, menuturkan bahwa sebutan guru besar bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk memproduksi pengetahuan demi peradaban. “Mereka dituntut untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menyiarkan pikiran-pikiran mencerahkan di forum nasional maupun internasional”,ungkap Noor Haidi pada pidato pengukuhan lima orang guru besar lainnya.

Noor Haidi menambahkan gelar profesor bukanlah sekadar deretan huruf di depan nama, melainkan muara dari ketekunan yang melelahkan dan restu orang tua yang tak putus. Ia menyebutkan pengukuhan ini menjadi kian relevan karena dilakukan di saat UIN Sunan Kalijaga tengah melejit di kancah global—menempati posisi ke-30 dunia dalam bidang Theology and Religious Studies versi QS World University Ranking.

Kita sering kali lupa bahwa Indonesia adalah sebuah eksperimen sosiologis yang harus terus dirawat. Melalui pemikiran Prof. Abdul Rozaki, kita diingatkan bahwa menjadi religius dan tetap memegang teguh identitas lokal adalah dua pilar yang saling memperkuat, bukan saling meniadakan. Inilah modal sosial terkuat kita untuk melangkah menuju 2045 tanpa kehilangan jati diri. (kh)