Untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan dunia kerja, dan tuntutan kompetensi profesional di bidang kesejahteraan sosial, Prodi Magister Kesejahteraaan Sosial UIN Sunan Kalijaga mengglar kegiatan Review Kurikulum di Ruang Rapat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Lt.2 Rabu (19/8/2026). Prodi yang tergolong baru dan belum memiliki lulusan ini, langkah evaluasi dini dianggap sebagai strategi proaktif dalam menjaga mutu akademik

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prof. Arif Maftukhin, dalam sambutannya memberikan catatan mendasar mengenai identitas jenjang magister. Ia menekankan pentingnya pembeda yang tegas antara level sarjana dan pascasarjana. "Jangan sampai prodi magister itu tidak bisa membedakan diri dari prodi S1. Pertanyaan paling pentingnya adalah apa sih yang membedakan kurikulum prodi magister itu dengan prodi S1?" ujar Prof. Arif. Ia menambahkan bahwa jika S1 berfokus pada cara melakukan intervensi, maka S2 harus melangkah lebih jauh untuk mempertanyakan alasan filosofis di baliknya.

Senada dengan hal tersebut, Kaprodi Magister Kesos, Pak Ulil, Ph.D., menegaskan bahwa orientasi pendidikan tinggi kini lebih menekankan pada pengembangan ilmu. "Orientasinya enggak lagi lebih banyak kepada yang sifatnya praktik tetapi lebih banyak kepada pengembangan ilmu yang mempertanyakan tentang mengapa sebuah intervensi atau sebuah pendekatan itu lebih banyak dilakukan," ungkapnya. Kurikulum yang dirancang pun tidak hanya menyasar lulusan linier, tetapi juga merangkul latar belakang ilmu lain guna menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan filantropi Islam.

Pandangan dari luar pun turut memperkaya diskusi. Dr. Rudi Saprudin Darwis, S.Sos., Ketua APKPSI, mengingatkan bahwa kurikulum magister harus mampu mengintegrasikan teori sosial, humaniora, dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) untuk menangani masalah sosial melalui riset yang berdampak terapan. Ia juga memberikan catatan kritis mengenai beban studi agar tetap realistis bagi kedalaman analisis taraf S2, dengan mengusulkan efisiensi menjadi 38–42 SKS.

Dari sudut pandang praktisi, Adi Erwan Soetopo, MA, dari Kementerian Sosial RI, menekankan penerapan Outcome-Based Education (OBE). Baginya, kurikulum yang baik harus "mulai dari akhir", yakni menentukan kompetensi lulusan terlebih dahulu sebelum merancang materi. Kurikulum harus memiliki keterkaitan (link and match) dengan permasalahan nyata di lapangan, seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Diskusi panjang yang terbagi dalam dua sesi ini akhirnya bermuara pada satu titik temu: keinginan untuk melahirkan lulusan yang kritis, analisis, dan reflektif dan masukan dari para narasumber dan peserta menjadi bahan bagi tim kurikulum untuk mencermati kurikulum Prodi, dimana setelah kegiatan ini dilanjutkan dengan penelahan mendalam kurikulum oleh tim kurikulum yang dibentuk oleh prodi.(prfdk)

.